Mahathir Mohamad: "Perjanjian Kerjasama Trans-Pasifik Harus Diaudit Ulang"

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan Perjanjian Kerjasama Trans-Pasifik (TPP) harus diaudit ulang untuk memantau kebutuhan negara berkembang seperti Malaysia.

Mahathir Mohamad: "Perjanjian Kerjasama Trans-Pasifik Harus Diaudit Ulang"

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan Perjanjian Kerjasama Trans-Pasifik (TPP) harus diaudit ulang untuk memantau kebutuhan negara berkembang seperti Malaysia.

Dalam wawancara yang disiarkan oleh situs internet Nikkei Asian Review di Jepang, Mahathir mengatakan bahwa kondisi TPP saat ini bertentangan dengan ekonomi yang lebih kecil, "Ekonomi yang lebih kecil dan lebih lemah harus memiliki kesempatan untuk melindungi produk mereka sendiri. Perjanjian itu harus diperiksa kembali," katanya.

Mahathir berpendapat bahwa perjanjian itu harus mempertimbangkan tingkat perkembangan negara-negara yang bersangkutan.

Perjanjian yang merupakan hasil negosiasi panjang di bawah kepemimpinan Amerika Serikat (AS), dan 11 negara, termasuk dintaranya Kanada, Meksiko, Chili, Peru, Jepang, Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru dan Brunei, tahun ini diputuskan bentuk akhirnya setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian itu.

Kesepakatan itu menyarankan pengurangan tarif bea cukai di antara 10 negara yang mewakili 13 persen ekonomi global. Jika AS tidak menandatanganinya, kesepakatan itu akan mencakup 40 persen dari ekonomi global.

Mahathir Muhammad duduk lagi di kursi yang berkuasa pada usia 92 tahun setelah memenangkan pemilihan raya 9 Mei di Malaysia. Begitu ia berkuasa, Mahathir langsung mengawasi semua perjanjian perdagangan yang ditandatangani di era mantan Perdana Menteri Najib Razak.



Berita Terkait