Perspektif Global (7)

Orang-Orang Turki Trakia Barat: ‘Tidak’ kepada Asimilasi

Perspektif Global (7)

Kami akan sajikan kajian dari Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL, Dekan Fakultas Ilmu Politik, Universitas Yıldırım Beyazıt Ankara

Pikirkan sejenak. Di negara mana pun Anda berada, gambarkan tentang diri Anda (Jerman, Arab, Turki, Muslim, Kristen, ateis ...) Anda tinggal di sebuah negara lebih dari seribu tahun, negara mengatakan kepada Anda "Anda bukan dia" dan "komunitas yang Anda definisikan tidak ada di negara ini."

"Bagaimana Anda mengenali negara bagian yang orang gambarkan sendiri. Hanya dengan seberapa besar Anda mengenali komunitas yang ada di negara, sebesar itu pula Anda menghargai dan menerima negara lain. Periode ini tidak boleh seperti ini” itulah ungkapan yang sepertinya saya dengarkan dari Anda.

Anda "benar, pemahaman yang ketinggalan jaman dan menakjubkan tidak bisa menjadi pemahaman zaman sekarang. Ini bisa jadi contoh bagi yang pernah tinggal di masa lalu "Saya hanya ingin mengatakan beberapa hal.

Sayangnya, ini tidak terjadi. Ini masih terjadi di Yunani, salah satu negara anggota Uni Eropa. Sekelompok orang dengan identitas Muslim dan Turki mereka telah berjuang di Yunani selama lebih dari seribu tahun agar mereka diterma dan diakui entitasnya di negara tersebut.

Saya berbicara tentang nasib orang Turki Trakia Barat.

Orang-orang Turki Trakia Barat tinggal di tanah ini sebelum Kekaisaran Ottoman. Setelah penarikan Negara Utsmaniyah, hak-hak minoritas Muslim Turki di Trakia Barat dijamin oleh kesepakatan internasional dan kesepakatan bersama. Tapi sayangnya, dalam praktiknya sebagian besar hak ini hanya ada di atas kertas. Hari ini, saya ingin menyebutkan hanya satu dari beberapa pelanggaran ini.

 

Kesedihan yang Mendalam

Tidak diragukan lagi bahwa semua hak dan kebebasan seperti hak politik, ekonomi, budaya penting dan berharga. Tapi itu adalah salah satu hak asasi manusia yang paling dasar yang akan ditentukan manusia itu sendiri. Itu adalah hak ontologis. Menurut Pasal 6 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, "Setiap orang berhak atas pengakuan kepribadian secara hukum dimanapun dia berada". Bagaimana seseorang akan menggambarkan dirinya sendiri, bukan sebuah negara, melainkan sebuah isu tentang eksistensi dirinya sendiri dan bagian kepribadian yang tak terpisahkan. Menolak identitas atau kepemilikan seseorang sama halnya dengan menolak keberadaan orang tersebut. Mungkin karena alasan inilah EmilMaalouf mencatat dalam bukunya "Fatal Identities" bahwa identitas manusia tercipta dari tempat dimana ia merasakan paling tersakiti. Karena orang ditolak  identitasnya, mendapatkan tekanan besar untuk dapat mengungkapkan keberadaannya. Perjuangan yang dihadapi umat Kristen awal dan Muslim pertama melawan penindasan adalah salah satu contoh nyata dari keadaan penganiayaan yang mereka hadapi untuk mengekspresikan identitas mereka.

 

Identitas Turki yang Ditolak

Mereka yang hidup dalam konteks identitas Turki di Trakia Barat tidak luput dari keadaan ini. Didirikan pada tahun 1927, "Persatuan Orang-Orang Turki İskeçe" mempertahankan eksistensinya sejak tahun 1980an. Pada tahun 1983, nama "Turki" telah disahkan oleh pasukan keamanan. Aktivitas mereka tidak diijinkan. Asosiasi ditutup oleh pengadilan lokal Yunani dan Pengadilan Kasasi dengan alasan bahwa "tidak ada orang Turki di Trakia Barat". Orang-orang Turki Muslim dari Trakia Barat kemudian menindaklanjutkannya ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa/ European Court of Human Rights (ECHR). Pada tahun 2008, Persatuan Orang-Orang Turki İskeçe menang di ECHR. Namun menurut undang-undang Yunani, keputusan ECHR tidak memberikan hasil otomatis. Hal ini diperlukan untuk menggunakan kebijakan domestik kembali. Orang-orang  Turki Trakia Barat telah berjuang selama sepuluh tahun terakhir untuk menerapkan keputusan ECHR di Yunani. Kasus terakhir yang terkait dengan hal ini terlihat pada tanggal 9 Februari 2018 di Pengadilan Banding Komotini, dan tidak ada hasil yang keluar.

Sudah 35 tahun penuh perjuangan untuk koreksi sebuah aplikasi yang dimulai pada tahun 1983 dan melanggar hak asasi manusia yang mendasar telah berlangsung. Orang-orang Turki Trakia Barat Muslim terus berjuang tanpa keluar dari jalur hukum. Mereka telah menunggu keadilan dari Uni Eropa, yang belum ada respon dari Yunani dan kepada Yunani selama 35 tahun. Tapi dalam proses ini, Negara Yunani sangat mendahulukan untuk melakukan intimidasi dan bukan keadilan.

 

Hari Perlawanan Nasional

Pada tanggal 29 Januari 1988, orang-orang Turki Trakia Barat mengadakan demonstrasi bedar melawan keputusan pengadilan Yunani, yang menolak keberadaan mereka dan mengabaikan mereka. Setelah itu, mereka mengumumkan 29 Januari sebagai "Hari Perlawanan Nasional". Tapi Yunani lebih suka memberikan tekanan dan menghalangi kegiatan di hari itu. Terlepas dari semua upaya untuk mencegah Hari Ketahanan Nasional pada tahun 1990, puluhan ribu orang mempresentasikan identitas mereka. Tapi selama demonstrasi yang demokratis dan sah ini berlangsung, orang-orang Yunani yang fanatik, menyerang orang-orang Turki. Selama dua hari, ratusan pebisnis Turki Trakia Muslim dijarah dan dihancurkan. Sejumlah besar orang Turki, termasuk Mehmet Emin Ağa, ketua Mufti İskeçe, dan Ahmet Faikoğlu, seorang wakil independen di periode tersebut, terluka parah. Saat itu, pihak kepolisian Yunani hanya menonton apa yang terjadi.

Apakah hanya identitas Turki yang tidak diakui?

Masalah di Yunani sayangnya tidak terbatas hanya pada penolakan identitas Turki. Meskipun ada peraturan dan kesepakatan untuk hidup bersama, pemilihan mufti tidak diberikan izin, orang-orang Turki Trakia Barat Muslim mengalami pembatasan kebebasan beribadah, campur tangan dalam hak kepemilikan, tidak mengembalikan barang yayasan yang disita, pembatasan hak pendidikan, penghapusan dari kewarganegaraan. Bagi mereka yang penasaran dengan isu yang menimpa orang-orang Turki di Trakia, bisa lihat Laporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Yunani yang diterbirkan oleh Universitas Katip Çelebi dengan menggunakan bahasa Turki, Yunani dan Inggris.

 

Menanggapi isu pelanggaran HAM di Yunanistan ini, Turki telah mengambil langkah yang positif untuk mengkal semua tuduhan yang diarahkan ke Turki pada periode tersebut, dengan  dengan membuka kembali Gereja Akhtamar Turki, pengembalian tanah Mor Gabriel Monastery, inisiasi pendidikan di Sekolah Yunani Gökçeada, pembukaan kembali Gereja Bulgaria di Istanbul.

 

Dimensi lain yang disesalkan adalah kebijakan yang cukup aktif untuk mencegah pelanggaran ini, yang telah memakan waktu beberapa dekade yang akan datang, baik oleh institusi UE dan oleh institusi dan organisasi internasional tidak terlihat. Pelanggaran ini tidak begitu dikenal di dunia Islam.

Bahkan lebih menyedihkan lagi, organisasi hak asasi manusia dan intelektual di Turki, yang memiliki pengetahuan yang sangat besar yang berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia di negara mereka sendiri,  tidak berminat untuk mengetahui dan bersetuhan/mengulas pelanggaran HAM yang ada di Yunani.

Kami katakan, Laporan Pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Yunani bertambah jumlahnya, dan kami memiliki lebih banyak informasi tentang pelanggaran di negara lain dan yang lebih sedikit pelanggarannya.

Demikian kajian dari Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL, Dekan Fakultas Ilmu Politik, Universitas Yıldırım Beyazıt Ankara



Berita Terkait