Apakah Jenis Perlembagaan untuk Syria?

Kami akan sajikan kajian dari Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL Dekan Fakultas Ilmu Politik Universitas Yildirim Beyazit Ankara

Apakah Jenis Perlembagaan untuk Syria?

Perspektif Global 15...

Salah satu penyebab tidak dapat terhentinya sebuah peperangan adalah karena tidak adanya kesepakatan. Fokus pada langkah-langkah yang harus diambil pasca peperangan adalah satu cara untuk dapat menghentikan sebuah peperangan.

Saat ini ada berita di media bahwa Rusia menyusun konstitusi untuk Suriah, dan rancangan ini dinegosiasikan dengan Amerika. Penentuan kedua kekuatan ini tidak akan menjadi kepentingan negara-negara di kawasan dan rakyatnya, yang mana bertentangan dengan masa depan Suriah. Dapatkah stabilitas wilayah itu diciptakan dengan konstitusi yang dapat memberi mereka lebih banyak hak untuk campur tangan demi kepentingan para pelaku global? Untuk itu, negara-negara kawasan perlu memikirkan langkah-langkah yang perlu diambil pasca perang.


Tak terfikrikan bahwa sebuah konstitusi yang tidak memiliki keterkaitan dengan sejarah, budaya, keyakinan, nilai-nilai dan pengalaman masyarakat setempat dapat memberikan perdamaian di wilayah itu. Masalah-Masalah itu tidak akan dapat diselesaikan. Dengan ini, berikut prinsip-prinsip konstitusional dasar yang diusulkan dapat diterapkan di Suriah dan juga untuk masyarakat serupa.

 

Konstitusi yang akan dapat mengatur negara memiliki kekuatan mayoritas:

Ketika Anda melihat rezim di Timur Tengah, masalah terbesar dari rezim ini adalah bahwa mereka tidak memperjuangkan bangsa mereka, mereka tidak memiliki kekuatan dari rakyat mereka. Rejim yang tidak didasarkan pada kebangsaan mereka sendiri dan tidak didukung oleh bangsanya sendiri, mereka membutuhkan lebih banyak unsur militer dan polisi, dan lebih bergantung kepada kekuatan global yang ada di luar sana untuk dapat mempertahankan kekuasaannya. Oleh karena itu, konstitusi harus berdasarkan pada kekuasaan yang berasal dari rakyat dan yang memberikan kekuatan mayoritas. Suatu masyarakat hanya dapat memiliki negara jika memiliki konstitusi yang tidak didasarkan kepada kehendak mayoritas. Dengan itu, sebuah negara bisa menjadi kuat di dalam dan di luar.

 

Konstitusi dibatasi oleh periode kekuasaan untuk berpindah tangan:

Salah satu faktor yang melemahkan rezim negara-negara Timur Tengah adalah bahwa mereka tidak melakukan pergantian kekuasaan secara sah. Para pemimpin atau raja yang berkuasa memiliki kekuasaan seumur hidup. Inilah  sumber masalah yang ada di negara-negara ini. Pertama, dalam hal ini, pihak berwenang kehilangan legitimasi sosial mereka. Karena rezim tidak memiliki kekuatan dari masyarakat mereka sendiri, mereka didukung oleh lebih banyak dukungan dari dunia luar. Para penentang yang ingin mengubah kekuasaan di negara mereka juga membutuhkan dukungan dari kekuatan global. Dengan situasi semacam ini, kekuasaan harus dibatasi durasi kekuasaannya, agar pihak yang berkuasa dan kelompok oposisi bertanggung jawab terhadap dan mendapatkan kekuasaan dari rakyat mereka. Masa kekuasaan dibatasi dua periode, dengan durasi maksimum sepuluh tahun, dengan didasarkan kepada kekuatas rakyat bukan kekuatan asing, akan menyelesaikan banyak masalah seperti legitimasi di Timur Tengah, perdamaian sosial, keamanan nasional.

 

Konstitusi yang plural dan penuh dengan keberagaman:

Konstitusi yang memiliki kekuatan mayoritas harus bisa melindungi pandangan, keyakinan dan pemikiran kaum minoritas. Hak-hak dan kebebasan mendasar Kaum minoritas tidak boleh bermasalah.

 

Konstitusi yang berdasarkan pada negara kesatuan:

Struktur otonom di Suriah tidak akan memberikan stabilitas. Iraq dan Spanyol adalah contoh konkret dari situasi ini. Karena terbagi menjadi beberapa daerah otonom, beberapa wilayah di Suriah memiliki kekuatan yang lebih besar untuk berjuang secara otonom dan mendorong kekuatan eksternal untuk terus terlibat dalam masalah di negara itu. Struktur otonom juga akan berkontribusi pada perdamaian internal karena akan terus memicu ketidakamanan di berbagai bagian negara. Tentu saja, struktur otonom bermanfaat jika perang dihentikan, dengan menciptakan perdamaian, melindungi perbedaan, menjamin hak-hak dan kebebasan mendasar, dan memperkuat pemerintah lokal.

 

Konstitusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, stabilitas dalam administrasi, kepemimpinan yang tunggal:

 

Konstitusi harus memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk dapat mengelola sebuah negara, sementara pada saat yang sama memastikan refleksi pandangan masyarakat yang berbeda di parlemen. Suriah mungkin memiliki sistem presidensial atau parlementer. Jika ada sistem parlementer, wewenang Presiden harus simbolis dan representatif. Dalam sistem di mana baik Perdana Menteri maupun Presiden meiliki kekuatan yang sama, negara bisa menjadi tidak terkendali. Dalam hal ini, pemain eksternal dapat memanfaatkan kelompok kelompok yang bertentangan satu sama lain, dan mereka dapat terlibat lebih jauh kedalam pemerintah negara tersebut.

 

Konstitusi yang didasarkan pada nilai-nilai sosial:

Nilai sosial yang paling penting di Timur Tengah adalah agama. Untuk memberikan sebuah solusi, hubungan agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Negara-negara sekuler barat yang terlibat dalam Perang Dunia 1 dan 2 memiliki masalah di sisi kemanusiaan. Di sisi lain, terjadi kediktatoran beberapa negara Arab yang mengaku diperintah oleh Syariat seperti dalam pemerintahan Saddam dan Gaddafi. Dalam hal ini, konsep hubungan agama-negara ditentukan sesuai dengan pengalaman sejarah setiap negara. Sepanjang sejarah Islam yang ada di Timur Tengah dan Ottoman telah menawarkan pengalaman yang cukup untuk memberikan konsep hubungan agama-negara yang libertarian dan pluralis. Dalam konteks Suriah, apa yang salah dengan Suriah adalah konstitusi yang mengabaikan atau bahkan bertentangn dengan nilai-nilai agama. Dengan konstitusi tersebut, negara akan kehilangan legitimasinya dan kehormatan.

 

Konstitusi yang berbasis pada individu, bukan identitas kelompok:

Timur Tengah adalah geografi di mana terdapat banyak agama, ras, sekte, ideologi dan suku. Penyusunan konstitusi geografis yang didasarkan pada identitas kelompok membuat sistem politik tidak dapat berjalan, seperti yang terjadi di Bosnia dan Herzegovina. Oleh karena itu, konstitusi harus berbasis individu.

 

Demikian kajian dari Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL Dekan Fakultas Ilmu Politik Universitas Yildirim Beyazit Ankara

 



Berita Terkait