Operasi Perdamaian Siprus ke-44 Tahun

Diplomasi Adalah Upaya Awal Menuju Operasi Perdamaian Siprus

Operasi Perdamaian Siprus ke-44 Tahun

Diplomasi Adalah Upaya Awal Menuju Operasi Perdamaian Siprus

Sebelum Operasi Perdamaian Siprus dilakukan, Turki mengutamakan upaya diplomatik dalam rangka perjanjian internasional atas nama para pemimpin negara-negara penjamin dan pemimpin-pemimpin yang ada di pulau itu.

Arşiv dalam foto itu, terlihat beberapa tank milik Angkatan Bersenjata Turki yang digunakan dalam Operasi Perdamaian Siprus.

ANKARA - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU

Untuk membawa warga Siprus mencapai kemerdekaan, perdamaian dan mendapatkan perlindungan, 44 tahun yang lalu dalam proses menuju Operasi Perdamaian Siprus, Turki mengutamakan upaya diplomatik dalam rangka perjanjian internasional atas nama para pemimpin negara-negara penjamin dan pemimpin-pemimpin yang ada di pulau itu.

Operasi yang diprakarsai oleh Angkatan Bersenjata Turki (TSK) pada 20 Juli 1974, memberikan perdamaian di pulau itu dengan upaya diplomatik yang tidak berbalas.

Situasi di Siprus sebelum Operasi Perdamaian

Perjanjian Zurich dan London yang disetujui oleh Turki dan Yunani pada 11 Februari 1959, yang juga di setujui oleh para pemimpin dua komunitas yang ada di Inggris dan Siprus, menyatakan bahwa kemerdekaan, kemitraan antara kedua komunitas, otonomi dan solusinya didasarkan pada prinsip jaminan yang efektif antara Turki, Yunani dan Inggris.

Sesuai dengan perjanjian internasional berdasarkan kemitraan antara dua bangsa Adan, "Republik Siprus" didirikan pada tahun 1960 dan hak politik dan status yang setara dalam konstitusi diberikan kepada Siprus Turki dan Siprus Yunani.

Sebaliknya, pihak Siprus Yunani telah berusaha untuk menyingkirkan Siprus Turki dari lembaga-lembaga negara, untuk mengisolasi mereka, menghabisi kekayaan mereka dan membuka jalan untuk melakukan penggabungan (Enosis) dengan Yunani.

Pemerintah Siprus berdiri setelah dilakukannya pembubaran konstitusi dengan menggunakan kekuatan Siprus Yunani yang sepihak pada tahun 1963.

Untuk mencapai tujuan Enosis, orang-orang Yunani yang bersenjata dan warga Yunani menyerang orang-orang Turki, melakukan penindasan dan penganiayaan kepada mereka sampai tahun 1974.

Proses pemecahan yang tak terelakkan

Mulai terjadi Ketidaksepakatan antara orang-orang Siprus Yunani terhadap isu penghapusan Siprus Turki dari administrasi negara kemitraan yang didirikan pada tahun 1960.

Telh terjadi perselisihan antara para pemimpin Siprus Yunani Makarios dan anggota EOKA-B yang takut dengan intervensi Turki dan lebih suka memotong orang Turki dari jalur ekonomi, termasuk diantaranya adalah para mantan junta yang ingin mendapatkan hasil dengan cepat.

Pada tanggal 15 Juli 1974, dengan dukungan para junta Yunani, pemimpin EOKA Nikos Sampson secara singkat merebut kekuasaan dengan melakukan kudeta melawan Makarios untuk menghubungkan pulau itu dengan Yunani dan dengan demikian dicapailah kedaulatan dan integritas teritorial Siprus.

Inisiatif-inisitif diplomatik Turki sebelum mulai beroperasi

Turki, dalam kerangka Perjanjian Penjamin 1960 pertama kali berusaha memenuhi kewajiban proseduralnya.

Dalam konteks ini, 17-18 Juli 1974 konsultasi diadakan di London untuk langkah-langkah yang akan diambil setelah kudeta antara Inggeris dengan Turki.Faktanya, Yunani diundang sebagai negara penjamin, tetapi pemerintahan kudeta di Yunani tidak berpartisipasi dalam negosiasi.

Selama pembicaraan antara Perdana Menteri Turki Bülent Ecevit dan Menteri Luar Negeri Inggris James Callaghan, intervensi gabungan ke Inggris diusulkan.

Turki, atas respon negatif yang diberikan Inggris, berdasarkan Perjanjian Jaminan dan mempertimbangkan keamanan orang-orang Turki di pulau itu, Operasi Perdamaian Siprus diluncurkan pada 20 Juli 1974.

Dengan demikian, aneksasi Siprus ke Yunani dicegah dan keberadaan orang-orang Siprus Turki dijamin.

Operasi Perdamaian Turki, pada saat bersamaan telah membawa berahirnya pemerintahan kudeta di Yunani dan membawa demokrasi ke negara itu.

Upaya diplomatik berlanjut sebelum fase kedua operasi

Turki pada 20 Juli 1974, ditemukan membuat panggilan Inggris dan Yunani "memulai negosiasi untuk memulihkan perdamaian" dengan keputusan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dengan No. 353.

Tiga negara penjamin kemudian mengadakan pertemuan di Jenewa pada 25-30 Juli 1974 dan menteri luar negeri dari tiga negara penjamin menandatangani Deklarasi Jenewa 30 Juli 1974.

Dalam deklarasi tersebut, diramalkan akan melanjutkan negosiasi antara menteri luar negeri untuk segera mengevakuasi daerah-daerah Turki yang diduduki oleh Yunani dan Siprus Yunani dan untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban konstitusional di pulau itu.

Selain itu, deklarasi tersebut mengakui secara prinsip adanya dua administrasi otonom, yaitu komunitas Siprus Turki dan komunitas Siprus Yunani di pulau itu.

Pada fase kedua konferensi, yang dimulai pada 9 Agustus, Yunani menolak semua proposal untuk pembentukan tatanan konstitusional baru di pulau itu dan mengusulkan penarikan pasukan Turki untuk kompromi pada konstitusi.

Konferensi tersebut tidak memiliki kesimpulan pada 14 Agustus dan fase kedua operasi Pemeliharaan Perdamaian Siprus dimulai ketika Yunani menyatakan bahwa mereka akan "tidak menerima solusi yang dipaksakan seperti pada 1960".

Menyusul keberhasilan penyelesaian operasi, Negara Federasi Sipil Turki didirikan pada 13 Februari 1975. Pada 15 November 1983, Republik Turki Siprus Utara (TRNC) didirikan.



Berita Terkait