• Video Galeri

Pandangan Kebijakan Luar Negeri Turki (39)

Kami akan sajikan kajian dari Dr.Cemil Doğaç İpek, Asisten Penelitian Departemen Hubungan Internasional, Universitas Atatürk

Pandangan Kebijakan Luar Negeri Turki (39)

Meskipun hubungan bilateral Turki-Jerman dalam beberapa tahun terakhir mengalami ketegangan, dalam beberapa tahun ini juga muncul tanda-tanda perbaikan. Dalam program kami pekan ini, kami akan menganalisis hubungan bilateral Turki-Jerman.

Hubungan bilateral Jerman-Turki dalam beberapa tahun terakhir mengalami ketegangan. Ketegangan kedua negara belum pernah mengalami setegang tiga tahun terakhir ini. Jurnal Der Spiegel memberitakan bahwa Badan Intelijen Federal Jerman BND mematai-matai percakapan petinggi pemerintahan Turki sejak 2009. Selanjutnya pada tahun 2006, komedian Jerman Jen Böhmermann menulis puisi yang berisikan cemoohan terhadap Presiden Recep Tayyip Erdoğan, sementara pihak berwenang Jerman mengatakan bahwa ini merupakan kebebasan berkespresi dan ini menjadi pemicu munculnya ketegangan antara kedua negara. Dalam beberapa bulan ke depan, hubungan diplomatik kedua negara sangat dipengaruhi dengan penerapan RUU yang mengakui apa yang disebut genosida Armenia di Bundestag Jerman. Penolakan Menteri Pertahanan Jerman untuk mengunjungi Pangkalan Incirlik pada pekan yang sama sebagai pembalasan terhadap Ankara. Meskipun pemerintah Jerman menyatakan bahwa keputusan parlemen federal tidak mengikat, krisis ketegangan ini terus meningkat.

          Jerman telah mengambil semua langkah yang tidak diketahui atas upaya Turki dalam memerangai kelompok teroris PKK dan FETO. Mereka menolak permintaan ekstradisi dan penuntutan dengan menampung para anggota organisasi teroris ini di negaranya. Sikap negatif yang ditunjukkan Berlin terhadap track record panjang Turki dalam memerangi organisasi-organisasi teroris menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan.

          Pada periode ini, Berlin enggan untuk mengutuk upaya kudeta gagal (15 Juli 2016). Orang-orang yang terlibat dalam kudeta itu ditampung di negara itu.  Sikap pemerintah Berlin terhadap keputusan Partai AK, bagaimanapun situasinya telah berubah menjadi upaya jahat. Karena Jerman tidak mengembalikan orang-orang Turki dan hampir 900 tentara yang terlibat dalam upaya kudeta itu ke Turki. Tanggapan Turki terhadap isu teroris kembali ke masalah keamanan otoritas keadilan Jerman, menyadari bahwa preferensi politik mencoba untuk mengintimidasi lawan.

          Tidak diberikannya izin Presiden Recep Tayyip Erdoğan untuk melakukan teleconference untuk melakukan kampanye pemilu dengan orang-orang Turki yang ada di Jerman pada Juli 2016 semakin memicu ketegangan hubungan bilateral kedua negara.

          Pembatasan hak-hak yang dilakukan pemerintahan Jerman kepada Turki dalam memerangi terorisme diklaim sebagai upaya untuk membatasi prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, Jerman tidak mengambil tindakan terhadap praktik rasis dan diskriminatif terhadap orang Turki yang tinggal di Jerman, yang mencakup investigasi oleh pihak keamanan dan yudisial, baik media Jerman maupun media internasional tak satu pun yang menyebutnya "antidemokrasi"!

          Kasus Rasisme NSU dalam pembantaian warga Turki yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, telah menjadi isu hukum yang mengkhawatirkan. Ketika puluhan orang Turki menjadi korban pembunuhan dan pembantaian, hampir kelompok-kelompok pro-Nazi di negara Jerman mendukung insiden ini dan tidak ada yang dihukum kecuali beberapa pejabat bawahan. Ini memperkuat bahwa pemerintah Berlin memberikan perlindungan kepada para terdakwa.

          Meskipun ada ketegangan yang dijelaskan diatas, kebijakan Presiden Trump mendorong Turki-Jerman menjadi dekat. Kebijakan Presiden AS Trump yang membuat Turki dan Jerman tidak nyaman, telah menjadi media kedekatan Berlin-Ankara. Terutama menurunnya nilai tukar mata uang Turki memungkinkan dapat mempengaruhi sektor perbankan di seluruh Eropa  menjadikan alasan Jerman untuk mendukung Turki. Dengan terjadinya semua ini menunjukkan perlunya negara-negara anggota NATO ini untuk melakukan pendekatan yang lebih intens.

          Contoh terbaru dari hal ini adalah apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz yang mengunjungi Turki dengan teman asal Prancis pada pekan ini. Dalam pertemuan itu dibahas perkembangan hubungan perdagangan antara negara-negara dan diinduksi turbulensi sikap Jerman terhadap perlindungan stabilitas ekonomi Turki. Hal ini mirip dengan pekan sebelumnya, ketika Turki menjadi tuan rumah pertemuan delegasi Jerman, Prancis dan Rusia di Istanbul tentang Idlib. Bagi Jerman, operasi militer di Idlib merupakan masalah dalam kebijakan luar negeri karena dapat memicu terjadiya gelombang migrasi baru.

            Turki memiliki hubungan bilateral di bidang politik, ekonomi, militer dan kemanusiaan dengan jerman yang merupakan sekutu tua di Eropa. Selain kunjungan resmi, komunikasi secara tradisional juga dilakukan antara kedua negara ini. Hubungan bilateral yang terjalin ini memiliki banyak peluang. Ada angin positif yang berhembus diantara hubungan bilateral kedua negara ini. Oleh karena itu, Berlin juga perlu berhati dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri terhadap Turki, agar hubungan kedua negara tetap kondusif.



Berita Terkait