Hubungan Turki dan Eurasia (52)

Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan melakukan kunjungan resmi ke Yunani beberapa minggu yang lalu. Pekan ini, kami akan menganalisa kunjungan Presiden Erdoğan ke Yunani dan pertemuannya dengan orang-orang Turki Trakia Barat ditengah kunjungannya tersebut.

Hubungan Turki dan Eurasia (52)

Presiden Turki Erdoğan melakukan kunjungan resmi yang singkat ke Yunani untuk membuka lembar baru dalam menjalin hubungan bilateral Turki-Yunani. Ini merupakan kunjungan pertama Presiden Turki ke Yunani sejak tahun 1952. Selain membicarakan hubungan bilateral dengan Yunani, Erdoğan juga menemui orang-orang Turki Trakia Barat. Oleh karena itu, isu orang-orang Turki Trakia Barat dan masalah yang mereka alami telah masuk dalam agenda opini publik internasional.

          Trakia Barat secara geografis mencakup wilayah Komotini Yunani, Xanthi dan Alexandroupolis. Saat ini ada Muslim minoritas Turki dengan populasi lebih dari 150.000 di Trakia Barat. Dengan Perjanjian Perdamaian Lausanne 1923, Komunitas Turki Trakia Barat berstatus "minoritas." Tapi orang Turki tidak bisa mendapatkan haknya sebagai etnis minoritas di kebanyakan wilayah. Karena ada kebijakan represif Yunani terhadap orang Turki, populasi orang-orang Turki di Trakia Barat yang pada tahun 1920-an mencapai 65%, kini telah mengalami penurunan hingga 30%. Sekali lagi, 84% populasi orang-orang Turki Trakia Barat yang berdiam disana pada tahun 1923, kini telah menurun hingga menjadi sekitar 25%.

          Pelalyanan pemerintah Yunani kepada orang-orang Turki Trakia Barat, dalam memberikan hak kepada kelompok minoritas tersebut, telah menurun sejak tahun 1960. Orang-orang Turki telah dijauhkan dari layanan lembaga yayasan sejak 1967. Sejak tahun 1970an, istilah "Turki" diasumsikan sebagai sebuah bentuk kejahatan. Pada 1980-an, organisasi masyarakat sipil minoritas yang bernama "Turki" diproklamirkan secara ilegal. Pada tahun 1990an, undang-undang tentang pemilihan mufti tahun 1920 dihapuskan dan "penunjukkan mufti" mulai ditentukan berdasarkan keputusan presiden. Tindakan-tindakan negatif seperti ini masih banyak kita temukan.

          Pemerintah Yunani mengklaim bahwa ungkapan "Minoritas Turki" tidak ada dalam Perjanjian Perdamaian Lausanne, dalam hal ini tidak ada keterangan tentang siapa etnis minoritas. Meskipun klausul "Muslim" digunakan dalam artikel "Perlindungan Minoritas" dalam Perjanjian Perdamaian Lausanne,  dalam deklarasi yang dibuat dengan judul "Turki" dalam ketentuan lain di Perjanjian dan di Konferensi, terlihat jelas bahwa anggota minoritas Trakia Barat yang tidak mendapat haknya adalah orang-orang Turki. Selain itu, baik di dalam "Perubahan perjanjian dan Protokol yang ditandantangani oleh orang-orang Turki dan Yunani” ataupun dalam dokumen “etabli” yang diberikan kepada orang-orang yang tidak bukan pengganti, terdapat kalimat “orang Turki” dan “orang Yunani.”

          Saat ini, banyak orang-orang Turki di Trakia Barat menghadapi masalah serius di bidang pendidikan, kebebasan beragama, pengelolaan yayasan dan politik. Yunani tidak memberikan hak kepada etnis minoritas Turki ini sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Lausanne dan menekan mereka dibidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Yunani, yang hampir menghilangkan identitas "Turki" dan "bahasa Turki," mereka juga menekan etnis minoritas ini secara ekonomi.

          Saya telah mewancarai orang-orang ternama etnis minoritas Turki di Trakia Barat melalui telepon dan internet selama seminggu. Keluhan terbesar orang Minoritas Turki adalah adanya tekanan ekonomi yang mereka lihat dan standar ganda dalam pendidikan. Anggota Asosiasi Minoritas Turki telah mengadu bahwa orang-orang Turki tidak diberi pekerjaan, mayoritas bekerja di ladang tembakau, dan harga tembakau di bawah rata-rata. Dalam bidang pendidikan, anak-anak mereka mengalami kesulitan karena mereka ditekankan sekaligus untuk belajar  bahasa Yunani dan bahasa Turki. Mereka mengatakan bahwa pemerintah Yunani mempersulit guru yang berasal dari Turki. Mereka juga menyatakan bahwa pendidikan yang berbahasa Yunani dengan sengaja disajikan dengan kualitas buruk. Tentu saja, kesempatan bagi generasi muda untuk masuk ke universitas dan meraih profesinya juga terputus.

          Apapun kemungkinan yang terjadi, Turki ingin memperjuangkan orang-orang Turki Trakia Barat  agar dapat mendapatkan haknya yang tertera dalam perjanjian Lausane, seuai dengan akuisisi Uni Eropa dan Hak Asasi Manusia universal. Dalam hal ini, Turki ingin membawa isu ini ke Pengadilan HAM Eropa. Karena dengan pemikiran ini, Turki telah melakukan dialog dengan warga asal Yunani yang ada di Turki untuk mengambil langkah-langkah penting dalam beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, dalam hal ini diharapkan Yunani melakukan pendekatan yang sama ssebagaimana yang dilakukan oleh Turki.  Orang-orang turki Trakia Barat bekerja untuk Yunani sebagai warga negara Yunani yang baik. Dengan ini, diharpkan mereka dapat mendapatkan haknya sebagai warga negara sesuai ketentuan di perjanjian Lausanne dan standar Uni Eropa.

          Kunjungan Presiden Erdoğan merupakan kesempatan bersejarah bagi hubungan kedua negara tersebuyi untuk memperbaiki hubungan persahabatan agar dapat melangkah yang lebih jauh. Terwujudnya kunjungan semacam itu menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki kemauan dan antisipasi ke arah ini. Tapi di sisi lain, ada banyak masalah yang perlu diselesaikan antara kedua negara tersebut. Kebanyakan diantaranya adalah masalah kritis (seperti perselisihan mengenai Siprus, landskap kontinental di Laut Aegea, batas teritorial udara dan perairan). Kunjungan ini mungkin tidak akan menghasilkan hasil nyata pada penyelesaian perselisihan yang sedang kita bicarakan. Hasil utama yang diharapkan dari kunjungan tersebut adalah adanya niat baik dan memberikan kepercayaan bersama. Kunjungan resmi ini merupakan kesempatan bersejarah untuk mewujudkannya setelah 65 tahun silam. perkembangan hubungan bilateral Turki dengan Yunani, dapat memberikan solusi untuk masalah minoritas. Solusi dari masalah itu adalah Yunani dan Turki saling mendekatkan satu sama lain.

Sekian kajian kami dari Dr. Cemil Doğaç ipek Departemen Antar Bangsa Univeristas Ataturk.

                       



Berita Terkait