Ramadhan Baru, Solusi Turki untuk Krisis Palestina

Kami menyambut Ramadhan, bulan yang penuh rahmat dan pengampunan, dengan berita tentang para martir dari luka-luka di Gaza, ketika dunia telah terjebak pada situasi yang semakin tidak terkendali, teror, konflik internal, dan peperangan.

Ramadhan Baru, Solusi Turki untuk Krisis Palestina

Pada hari peringatan berdirinya Israel, sekitar 750.000 warga Palestina dideportasi dari tanah air mereka dan tempat perlindungan mereka sendiri, mereka yang mencoba mendikte perdamaian bekerja dengan dengan melakukan penindasan.

Status Yerusalem

Yerusalem, kota suci bagi semua agama-agama Abrahamik selama berabad-abad, tidak pernah diberikan status khusus. Itulah alasan mengapa semua negara di dunia tidak menganggap Yerusalem sebagai ibu kota dan tidak ada negara yang memiliki Kedutaan di Yerusalem. Kenyataannya, resolusi PBB no. 181 tahun 1947, PBB telah meramalkan lahirnya suatu rezim internasional di Yerusalem. Dengan didirikan pada tahun 1948, terlebih dulu Israel menduduki Yerusalem Barat, dan pada tahun 1967, melalui perang 6 Hari Israel berhasil menduduki Yerusalem Timur. Meskipun Dewan Keamanan PBB telah menyerukan penarikan Israel dari wilayah yang didudukinya selama perang 1967, dalam Resolusi 242, yang menetapkan prinsip-prinsip yang dianggap perlu untuk menjamin perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, sejak saat itu Israel telah menganggap Yerusalem sebagai ibu kota yang sebenarnya, menjadi tuan rumah bagi parlemen dan kementeriannya. Ketika Israel mendeklarasikan keputusan yang dikeluarkan bahwa Yerusalem adalah ibu kota yang tak terpisahkan dengan Hukum Yerusalem, Resolusi Dewan Keamanan PBB 478 mengutuk keputusan ini dan meminta agar perwakilan negara-negara dengan perwakilan diplomatik yang ada di Yerusalem dibawa ke Tel Aviv. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara, tetapi keputusan itu tidak memveto. Sejak hari itu, di Kedutaan Besar Bolivia, Republik Dominika, Ekuador, Guatemala, Haiti, Belanda, Kolombia, Panama, Chile, Uruguay, dan perwakilan diplomatik Venezuela yang berada di Yerusalem mulai dipindahkan di Tel Aviv. Pada tahun 2006, Kedutaan El Salvador dan Kosta Rika juga dipindahkan ke Tel Aviv dan tidak ada satu bangunan pun yang tersisa.

 

Apa yang Dilakukan Amerika Serikat?

Pada tahun 1995, Kongres AS mengeluarkan Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem (Jerusalem Embassy Act of 1995), yang bertentangan dengan resolusi DK PBB 478 dan memproklamasikan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel dan memindahkan duta besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Namun pembangunan dan pemindahan kedutaan besar itu ditunda sampai Mei 1999, dengan alasan untuk menjaga sensifitas semua pimpinan negara dan untuk mencegah memperburuknya konflik di Timur Tengah.

Pada tanggal 6 Desember 2017, tepatnya 100 tahun setelah Deklarasi Balfour, yang berjanji akan mendirikan tanah air nasional bagi orang Yahudi di wilayah Utsmaniyah, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa dirinya telah mengambil keputusan untuk memindahkan kedutaan besar AS di Tel Aviv. Deklarasi ini sangat bersejarah, dan sangat disayangkan, karena telah merusak proses perdamaian dan stabilitas yang tengah diupayakan di Timur Tengah oleh negara-negara kawasan. Pemindahan ini bukan bagian dari perubahan tempat yang sederhana, tetapi bagian dari perjuangan untuk membawa legitimasi internasional.

Amerika Serikat akan semikin memicu ketegangan di kawasan itu, mengingat hal itu akan menyebabkan konflik dalam konsensus masyarakat internasional.

Apa pun tembok pemisah untuk Palestina, apa pun blokade, keputusan ini tetaplah sama. Terlepas dari reaksi keras masyarakat internasional, langkah Amerika Serikat ini, yang tidak mundur, pastinya memicu banyak kemarahan dan rasa jijik yang diperlihatkan oleh rakyat Palestina. Alhasil, kekuatan yang tidak proporsional, kekejaman, darah dan air mata mengaliri ribuan warga sipil yang memperjuangkan keadilan melalui aksi demonstrasi dan perlawanan yang pasif.

Orang-orang Palestina dibantai oleh tentara Israel di depan mata masyarakat dan media internasional, sementara ribuan orang lainnya terluka. Orang-orang Palestina telah dibantai oleh tentara Israel, secara paksa dan tanpa rasa malu diusir dari rumah dan tanah mereka, dan bahkan mereka menjadi pengungsi tanpa status kewarganegaraan di tanah mereka sendiri. Meskipun peristiwa Nakbah, yang berarti "malapetaka besar", terjadi 70 tahun yang lalu, mereka masih merasakan kepedihan yang mendalam akibat peristiwa itu.

 

Turki Peredam Ketegangan yang Berapi-Api di Timur Tengah

KTT Yerusalem, yang diselenggarakan pada 18 Mei 2018 atas undangan Presiden Republik Turki kepada Presidensi Organisasi Kerjasama Islam, sangat penting dalam menyikapi hal yang tidak rasional dan ilegal ini. KTT ini telah bergema di seluruh dunia. Berkat kepemimpinan Turki atas dasar sensitivitas terhadap isu-isu kemanusiaan, status Yerusalem tidak dapat digantikan secara sewenang-wenang.

Kapal Marmara Biru dikirim untuk meringankan penderitaan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang  tidak berdosa dan tidak bersenjata yang terbunuh. Kali ini, bantuan itu coba ditolak dengan propaganda hitam. Ketika bantuan makanan dikirim ke orang-orang yang dilanda perang, disebutkan bahwa "bantuan tersebut disalurkan untuk para teroris, bukan untuk orang-orang yang membutuhkan." TIKA yang telah membantu mengupayakan keluarga yang sehat dan telah bekerja keras untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan damai, dituduh telah mendukung teroris. Turki terus bekerja tanpa kehilangan motivasi untuk terus membangun kembali perdamaian.

Turki yang mendukung upaya two-state solution, mendorong terciptanya keadilan dan perdamaian, sebenarnya memberikan jawaban atas legitimasi kehadiran Israel di wilayah tersebut dan juga mendukung orang-orang Israel. Tidak membumihanguskan Israel, dengan menghancurkan tembok-tembok pemisah, eksekusi ekstra-yudisial, senjata dan bom; tetapi dengan keadilan, belas kasihan, dan negara dapat memberikan legitimasi.

 

Turki dan Penyelesaian Krisis

Turki menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam tradisi negara. Hal ini tercermindari waktu ke waktu. Pada tahun 1492, hampir 200.000 orang Yahudi berlindung di Kekaisaran Ottoman dari penindasan dan penganiayaan yang terjadi di Spanyol. Orang-orang Yahudi di era Kekaisaran Ottoman dapat mengambil peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contoh yang sama dapat dilihat dalam sejarah republik ini. Turki melindungi orang-orang Yahudi dari penganiayaan Nazi selama terjadinya Perang Dunia II. Di Periode Marseille Konsul Necdet Kent, banyak orang Yahudi yang tinggal di Prancis yang diduduki oleh Nazi dan akan dikirim ke kamp-kamp yang berpusat di Jerman, ketika mereka akan disiksa, mereka menunjukkan pasport Turki dan saat itu juga mereka selamat dari penindasan. Jika kita melihat contoh-contoh seperti ini dalam sejarah, maka upaya Turki yang saat ini dilakukan akan lebih dapat dipahami.

Turki sendiri dikenal sebagai bagian integral dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Saat ini Turki merupakan sebuah negara dengan warisan Kekaisaran Ottoman yang memerintah wilayah itu dengan damai dan tenang bersama berbagai unsur-unsur agama dan etnis yang berbeda selama 400 tahun. Dalam hal ini, Turki telah menunjukkan kepeduliannya akhir-akhir ini di Myanmar dan Bangladesh. Turki mengulurkan tangannya untuk memberikan bantuan kepada ribuan orang yang tertindas di Arakan dan berlindung ke Bangladesh. Presiden Turki telah mencoba menanggulangi krisis kemanusiaan dengan melakukan negosiasi diplomatik yang intens dan mengirim bantuan untuk mengurangi dampak krisis yang menimpa keluarga di wilayah tersebut. Ratusan ribu pengungsi yang telah mulai tinggal di kamp pengungsi di Bangladesh, diberikan bantuan makanan oleh TIKA. Apakah Turki yang menyalurkan bantuan ini dari 5.500 kilometer jauhnya jarak negara ini, melakukan semua ini demi kepentingan Turki sendiri? Tujuan Turki tak lain adalah untuk menghentikan dunia yang semakin tidak terkendali karena kepentingan pihak-pihak tertentu.

 

Hubungan Diplomatik Turki-Israel

Hubungan diplomatik Turki dengan Israel merupakan upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Ketika terjadi peperangan dan ketegangan antara Israel dengan negara-negara di kawasan, menjaga hubungan dan tidak meninggalkan Israel sendirian juga merupakan hal yang penting.

Setelah terjadi krisis di Palestina, hubungan diplomatik Turki-Isreal menjadi tegang. Seiring berjalannya waktu, kepekaan dan sikap kemanusiaan Turki membuat Turki tidak menyukai Israel dan hal ini mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara ini. Setelah terjadinya krisis di Gaza dan penarikan Duta Besar, muncullah pertanyaan apakah intensitas hubungan diplomatik kedua negara ini harus dikurangi. 

Penarikan Duta Besar dalam jangka waktu tertentu mungkin menjadi langkah yang tepat; namun memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel dalam jangka panjang dapat berarti memberikan sanksi kepada warga Palestina yang menjadi korban secara tidak langsung. Enam tahun setelah serangan Mavi Marmara, ketegangan telah berkurang berkat kesepakatan yang mengarah pada penunjukan duta besar bersama; hubungan diplomatik dilanjutkan, hal ini mempermudah Turki untuk berkontribusi pada isu Palestina dan menyalurkan bantuan kepada warga Palestina yang membutuhkan. Meskipun demikian, Yerusalem tetap berada di bawah pendudukan, Gaza diblokade, Tepi Barat dikepung, dan sarana akses ke Palestina ada di bawah kendali Israel.

Pemerintah Israel kini harus mendengarkan suara masyarakat internasional dan menghentikan penganiayaan terhadap warga Palestina. Perdamaian yang didambakan di Yerusalem selama 100 tahun lamanya harus dapat diciptakan dengan hidup dalam kedamaian dan ketenangan, seperti di masa lalu.

Tidak diragukan lagi bahwa perdamaian dapat tercipta kembali. Misi TIKA adalah untuk menciptakan situasi yang damai dan tenang dengan memperkuat infrastruktur pembangunan ekonomi yang ada dan mendirikan kembali peadaban di wilayah-wilayah yang telah dihancurkan.

 



Berita Terkait